Tinjauan Kritis Pengaturan Pajak Hotel atas Rumah Kos Melalui Prinsip Keadilan

Khoirul Hidayah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana No. 50 Malang
Email: khoirulhidayah55@gmail.com

Abstraksi:
Pemungutan pajak hotel atas rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) menimbulkan kekaburan makna hotel dan rumah kos, dirasakan oleh masyarakat belum memenuhi rasa keadilan. Permasalahan pertama, apakah makna “pelayanan yang disediakan rumah kos” dapat ditafsirkan sama dengan “pelayanan yang disediakan hotel”dan kedua adalah bagaimanakah pengaturan pajak hotel atas rumah kos yang terdapat di dalam UU PDRD jika ditinjau berdasarkan prinsip keadilan. Jenis penelitian normatif, analisa digunakan metode interpretasi modern dan teori keadilan. Makna sebenarnya atas pelayanan hotel dan pelayanan rumah kos adalah berbeda dan pengaturan pajak hotel atas rumah kos belum memenuhi prinsip keadilan.

Kata-kata kunci: pajak hotel, rumah kos, keadilan, pelayanan hotel.

Abstract:
Perception of community are the regulation about tax of hotel in boarding house over 10 (ten) rooms in The Law No. 28 of 2009 about The Region Tax and Retribution is unclear and unfair. The problems are what are the nature meaning of hotel and boarding house services, second, analize tax of hotel in boarding house by fairness perspective. The research method is normative research with modern interpretation and fairness theory. The result are the nature meaning of hotel and boarding house services are differences. The regulation about tax of hotel in boarding house over 10 (ten) rooms is unfair.

Keywords: tax of hotel, boarding house, fairness, hotel services.

Pendahuluan 

Guna memberikan kemudahan dalam mengembangkan daerah melalui pembangunan, maka diperlukan upaya untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk ikut bersama membiayai pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan upaya pemerintah tersebut, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah (kota atau kabupaten). Pemerintah telah beberapa kali merubah pegaturan pajak daerah dan retribusi daerah, dan terakhir adalah diatur melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Ada beberapa jenis pajak daerah yang diatur di dalam Undang-Undang PDRD salah satunya adalah pajak hotel. Fenomena banyaknya rumah kos di daerah yang dijadikan sebagai jenis usaha di daerah telah menjadikan pemerintah untuk menjadikan rumah kos sebagai obyek pajak daerah. Rumah kos di dalam UU PDRB dikenakan pajak hotel. Pada pasal 1 UU PDRD dijelaskan bahwa yang dimaksud hotel adalah termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pasal ini telah dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Namun di dalam prakteknya, ternyata ada beberapa permasalahan terhadap penerapan pasal pengenaan pajak hotel atas rumah kos. Hal ini dapat menimbulkan persepsi masyarakat yang menganggap ketentuan pajak hotel atas rumah kos yang berjumlah 10 kamar adalah tidak adil. Selain itu kondisi rumah kos di dalam prakteknya adalah bermacam macam jenisnya, ada yang mempunyai fasilitas sederhana dan ada juga yang mempunyai fasilitas mewah. Pajak hotel atas rumah kos yang hanya diukur dari jumlah 10 kamar adalah dianggap tidak jelas, yang memunculkan banyak pertanyaan apakah kalau berjumlah lebih dari 10 kamar dianggap seperti hotel, bagaimana dengan keadaan rumah kos yang berfasilitas sederhana dan mewah apakah disamakan atau tidak. Masyarakat juga tidak menutup kemungkinan mempunyai persepsi bahwa pajak rumah kos ditanggung oleh pemilik rumah kos, sehingga ada yang menganggap adanya double tax oleh pemilik rumah kos, yaitu pajak penghasilan (pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang bersifat final UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ) dan pajak hotel (pasal 32 UU PDRD). Padahal yang sebenarnya adalah tidak ada double tax, karena obyek pajaknya berbeda. Persepsi masyarakat seperti ini memunculkan kesalahpahaman pemilik rumah kos, sehingga tidak berkenan membayar pajak hotel.
Beberapa fakta mengenai perbedaan tafsir dan pemberlakuan pajak hotel atas rumah kos oleh pemerintah daerah adalah munculnya kebijakan di Pemerintah Kota Kupang pada tahun 2015 memberlakukan pajak hotel atas rumah kos dengan tidak berdasarkan jumlah 10 kamar yang diatur di dalam UU PDRD. Pemda menganggap aturan tersebut tidak adil, sehingga agar masyarakat pemilik kos diperlakukan sama, maka tidak ada perbedaan pemilik kos atas jumlah kamar yang dimilikinya. Pemkot Kupang menganggap bahwa kamar kos yang berjumlah 10 kamar dengan fasilitas mewah tidak dikenakan pajak, sedangkan rumah kos yang di atas 10 kamar dengan fasilitas sederhana dikenakan pajak hotel adalah pengaturan yang tidak adil.
Implementasi pemungutan pajak hotel atas rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar di Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami permasalahan. Ketua DPRD Surabaya, Mochamad Machmud berpendapat bahwa ketentuan pembatasan kamar tersebut telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha bidang rumah kos untuk melakukan penghindaran pajak. Mereka akan memaksimalkan jumlah kamar yang berjumlah 10 kamar dengan harga jutaan, sehingga mereka terhindar dari pajak hotel atas rumah kos. Fakta munculnya banyak kos harian (indekos harian) di Kota Surabaya menjadi fenomena yang menarik. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Pemkot Surabaya, Suhartojo merasa kesulitan dengan adanya fakta di lapangan yang menunjukkan adanya fenomena hotel atau penginapan, namun dinamakan rumah kos harian (indekos harian) dengan harga yang mahal dan fasilitas mewah sekelas hotel. Para pelaku usaha telah memanfaatkan tarif pajak rumah kos sebesar 5% yang berbeda dengan tarif pajak hotel sebesar 10% (Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah). Fakta yang sama juga ditemukan di Kota Malang. Berdasarkan pengamatan, banyak ditemukan tempat penginapan, namun menggunakan istilah kos harian, hal ini bertujuan agar pemilik rumah kos tidak dikenakan tarif pajak hotel, namun pajak rumah kos yang tarifnya lebih rendah (pajak hotel 10%, pajak rumah kos 5% berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah). 
Berdasarkan uraian di atas, konsep pajak rumah kos yang ada di dalam UU PDRD telah dipahami oleh masyarakat dan juga pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dengan cara berbeda beda, sehingga menimbulkan multitafsir. Secara tidak langsung ada yang menganggap bahwa hotel dan rumah kos adalah berbeda. Ketidakjelasan konsep pajak rumah kos di dalam UU PDRD telah melatarbelakangi penulis untuk membuat kajian kritis ketentuan pajak hotel UU PDRD, untuk mencari makna yang sebenarnya pajak hotel atas rumah kos di daerah dan mengkaji pengaturan pajak rumah kos dalam perspektif keadilan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji pajak hotel atas rumah kos di dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep pajak hotel atas rumah kos dengan menggunakan teori keadilan.
Analisa pembahasan terlebih dahulu akan dilakukan proses menginventarisir peraturan perundang undangan terkait pajak rumah kos, selanjutnya menginterpretasi obyek pajak hotel atas rumah kos dengan menggunakan interpretasi modern (modern interpretation) oleh Ian McLeod, kemudian melakukan sistematisasi, menelaah pengaturan pajak hotel atas rumah kos dengan teori keadilan Aristoteles dan John Rawls.

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Makna ‘Pelayanan Hotel’ yang Sebenarnya  

Ketentuan pemungutan pajak rumah kos melalui pajak hotel yang  tercantum di dalam pasal 1 UU PDRD masih mempunyai kekaburan makna. Kekaburan ini muncul di dalam penjelasan pengertian hotel yang mana rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 kamar disamakan dengan hotel. Ekstensifikasi pengertian hotel  yang meliputi rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 menjadi hal menarik untuk dikaji. Beberapa perda memberikan tafsir makna yang berbeda terkait masalah nilai keadilan yang ada di dalam pasal tersebut.
Sebagaimana  dijelaskaan di dalam pasal 32 (1) UU PDRD menyebutkan bahwa obyek pajak hotel adalah pajak yang dikenakan terhadap “pelayanan yang disediakan oleh hotel” dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Guna menjelaskan apakah pelayanan hotel mempunyai persamaan dengan pelayanan rumah kos tentunya hal ini penting untuk dikaji terlebih dahulu makna ‘hotel’ yang sebenarnya.  
Untuk memudahkan mengetahui makna ‘hotel’ yang sebenarnya,  maka akan digunakan metode interpretasi. Metode interpretasi hukum dapat digunakan dalam hal peraturan yang ada, namun belum memberikan kejelasan makna jika diterapkan. Ada beberapa metode interpretasi hukum yang biasa digunakan antara lain interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis/teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik, interpretasi interdisipliner dan interpretasi multidisipliner.   
Berdasarkan perkembanganya, Ian McLeod berusaha mengembangkan model penafsiran baru yaitu melalui penggabungan dari beberapa interpretasi.  Interpretasi menurut Mcleod disebut dengan interpretasi modern atau modern interpretation. Menurut Ian McLeod, interpretasi modern menitikberatkan kepada makna kata-kata dalam konteks tempat digunakannya kata-kata tersebut. Oleh karena itulah yang paling penting dalam melakukan interpretasi modern adalah kemampuan mengidentifikasi elemen-elemen yang membentuk konteks tersebut. McLeod mengemukakan dua pokok bahasan tentang interpretasi modern, yaitu masalah bahasa dan masalah undang-undang.
Menurut Mcleod memahami maksud dari sebuah teks hukum bukan hanya dilakukan dengan interpretasi bahasa saja atau gramatikal yang sering merujuk pada kamus bahasa Indonesia (KBBI) atau kamus hukum (Black’s Law), namun juga harus memperhatikan makna undang-undang (bisa dilihat dari ‘preambles’ atau dasar pertimbangan pengaturan hukum) atau menafsirkan makna undang-undang. Hal ini bertujuan untuk menangkap makna yang lebih lengkap alasan mengapa undang-undang tersebut dibuat.  
Guna mendapatkan makna hotel yang sebenarnya, maka pada kajian penulisan ini akan menggunakan modern interpretation (model yang dikemukakan oleh Ian Mcleod). Interpretasi ini akan menggunakan dua pokok bahasan yaitu pertama masalah bahasa dengan melalui KBBI dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat. Pokok bahasan kedua adalah masalah undang-undang yaitu menafsirkan makna hotel sebenarnya  yang dimaksud oleh Undang-Undang.
1.	Tafsir dengan Pendekatan Bahasa
Pada penafsiran dengan pendekatan bahasa ini akan merujuk pada kamus bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia, wikipedia sebagai ensiklopedia yang banyak digunakan sebagai sumber referensi dalam media elektronik, dan kelaziman bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) telah memberikan pengertian hotel di dalam pasal 1:
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pengertian hotel menurut undang-undang telah menjadikan rumah kos yang berjumlah 10 kamar sebagai hotel. Undang-Undang telah memberikan ekstensifikasi pengertian hotel.  Hal ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk melihat terlebih dahulu pasal pengertian hotel yang menyebutkan beberapa jenis tempat penginapan yang masuk kategori hotel. Berikut ini beberapa jenis penginapan yang disebutkan di dalam pengertian hotel (UU PDRD) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wikipedia dan bahasa kelaziman yang digunakan masyarakat: 
a.	Istilah Hotel

Menurut wikipedia, hotel berasal dari kata hostel (bahasa perancis kuno). Kamus besar bahasa Indonenesia memberikan difinisi sebagai berikut:
Hotel adalah bangunan berkamar  banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang di perjalanan. Bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial. Disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa hotel adalah tempat untuk menginap orang yang sedang di perjalanan, hal ini tentunya lebih bersifat insidental, bukan sebuah kebutuhan pokok. Berdasarkan perspektif sosial, orang yang pergi ke hotel biasanya cenderung dinikmati bagi kelompok yang mampu (bisa disebut orang kaya), karena dianggap sebagai kebutuhan sekunder dan orang yang datang ke hotel pasti akan mendapatkan pelayanan.
b.	Istilah Motel

Menurut wikipedia motel merupakan singkatan bahasa Inggris, motorist hotel, yang berarti serupa hotel yang diperuntukkan untuk melayani tamu yang transit. Kamus Bahasa memberikan pengertian pertama adalah sebagai ‘mobil hotel’dan yang kedua adalah: Penginapan yang ditujukan terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Pengertian motel di atas juga menunjukkan bahwa konsumen motel adalah pelancong yang bermobil. Hal ini tentunya menunjukkan keadaan ekonomi konsumen adalah keadaan mampu karena mereka yang datang ke motel adalah  orang-orang yang menggunakan mobil dan dalam keadaan di perjalanan. Pengertian di atas tentunya juga bisa dilihat bahwa fungsi motel sebagai tempat penginapan bagi tamu atau pelancong adalah bersifat sementara, insidental dan bukan merupakan kebutuhan pokok, namun kebutuhan sekunder. Dalam perspektif sosial, orang yang bermobil adalah orang yang dianggap mampu secara ekonomi.
c.	Istilah Losmen

Menurut wikipedia:
Losmen berasal dari bahasa Perancis ‘logement’ yang berarti penghunian, adalah sejenis penginapan komersial yang memberikan penawaran tarif lebih murah dari hotel. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, losmen adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan. 

Berdasarkan pengertian di atas tentunya juga menunjukkan bahwa losmen merupakan sebuah penginapan yang bersifat sementara dan bukan sebagai tempat tinggal. Losmen di dalam prakteknya hampir sama dengan hotel namun yang berkelas melati (berdasarkan tingkatan hotel). Losmen kalau ditinjau berdasarkan perspektif kebutuhan merupakan kebutuhan sekunder bagi tamu yang sedang dalam perjalanan.
d.	Istilah Gubuk Pariwisata 

Gubuk pariwisata merupakan penggabungan antara kata ‘gubuk’ dan ‘pariwisata’. Menurut kamus bahasa Indonesia  gubuk adalah rumah kecil (biasanya yang kurang baik dan bersifat sementara), atau disebut dangau.Sedangkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. 
Pengertian di atas juga menunjukkan bahwa gubuk pariwisata adalah berfungsi sebagai tempat penginapan sementara yang digunakan oleh para wisatawan. Gubuk pariwisata dapat dianggap sebagai kebutuhan sekunder dan bersifat insidental. Gubuk pariwisata tentunya selalu berada di dekat lokasi pariwisata yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
e.	Istilah Wisma Pariwisata 
Wisma pariwisata merupakan penggabungan dari kata wisma dan pariwisata. Wisma menurut KBBI adalah:
“bangunan untuk tempat tinggal, kantor, dsb, graha atau dapat diartikan sebagai kumpulan rumah dan komplek perumahan permukiman.
		
Kata ‘wisma pariwisata’ tentunya memiliki pengertian yang berbeda lagi, wisma dalam kata ‘wisma pariwisata’ tentunya sudah bukan menjadi fungsi tempat tinggal lagi, karena berada di lokasi pariwisata, sehingga ‘wisma pariwisata’ diartikan sebagai tempat penginapan, bukan tempat tinggal. Sebagai tempat penginapan bagi wisatawan tentunya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang bersifat sementara dan insidental.
f.	Istilah Pesanggrahan
Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian pesanggrahan merupakan rumah peristirahatan atau penginapan.Fungsi pesanggrahan menurut pengertian di atas adalah berfungsi sebagai tempat penginapan yang tentunya sifatnya adalah sementara, karena digunakan bagi orang yang menginap (tempat bermalam).
g.	Istilah Penginapan
Istilah penginapan menurut KBBI disebut sebagai rumah tempat bermalam, losmen, atau tumpangan untuk bermalam. Menurut pengertian dalam kehidupan sehari hari, penginapan identik dengan tempat bermalam yang sifatnya sementara dan  tidak untuk waktu yang lama. Pada difinisi ‘hotel’ yang ada di dalam UU PDRD menyebutkan ‘penginapan dan sebagainya’, ‘dan sebagainya’ yang dimaksud disini tentunya adalah bisa diartikan sebagai ‘tempat untuk menginap’.  
g.	Istilah Rumah Kos
Istilah rumah kos adalah istilah tempat tinggal untuk jangka waktu tertentu yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kamus besar bahasa Indonesia tidak menyebut istilah rumah kos, namun terdapat istilah  indekos. Istilah indekos oleh KBBI diberikan pengertian yaitu:
“tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan), memondok. Contoh: tetangga saya tidak menerima orang indekos, hanya menyewakan kamar”.

Istilah ‘mengindekoskan’ menurut KBBI adalah menumpangkan seseorang tinggal dan makan dengan membayar, memondokkan. 
Menurut Wikipedia: kost atau indekost adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya pembayaran per bulan). Kata "kost" sebenarnya adalah turunan dari frasa bahasa Belanda "In de kost". Definisi "In de kost" sebenarnya adalah "makan di dalam" namun bila frasa tersebut dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti "tinggal dan ikut makan" di dalam rumah tempat menumpang tinggal.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka rumah kos adalah berfungsi sebagai tempat tinggal untuk waktu tertentu dan bukan berfungsi sebagai penginapan. Penginapan dalam istilah sehari-hari adalah dipahami sebagai tempat bermalam, yang dihitung per malam atau per hari bersifat insidental, karena bukan untuk tempat tinggal.
2.	Tafsir dengan Pendekatan Undang-Undang

Guna menjelaskan makna sebenarnya dari istilah hotel yang dimaksud di dalam UU PDRD, maka menurut Mcleod hal tersebut masih belum cukup untuk mengetahui maksud pembuat undang-undang membuat difinisi hotel dengan memasukkan rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar ke dalam pengertian hotel. Macleod berpendapat bahwa selain mengetahui makna gramatikal yang berdasarkan kamus dan bahasa yag sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga sangat penting penafsir melihat dasar pertimbangan Undang-Undang membuat difinisi hotel.
Guna mengetahui maksud pembuat UU membuat ekstensifikasi difinisi hotel di dalam UU PDRD, maka berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu perubahan difinisi hotel mulai dibuatnya UU PDRD yaitu pada tahun 1997, 2000 dan 2009. Berikut ini adalah difinisi hotel yang diberikan oleh UU No. 18 Tahun 1997 yang mengatur pertama kali pajak hotel sebagai pajak daerah. Pajak hotel pertama kali diatur melalui UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang memberikan definisi yang sama tentang hotel. Pada definisi tersebut cukup jelas memperlihatkan bahwa hotel bukan merupakan tempat tinggal, namun tempat menginap atau beristirahat. Guna melihat alasan pembuat Undang-Undang melakukan perluasan makna hotel (ekstensifikasi) melalui penambahan rumah kos, maka berikut ini akan dijelaskan dasar pertimbangan dari beberapa UU yang mengatur hal tersebut:
1.	Dasar Pertimbangan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
… b. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II; c. bahwa Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.....

2.	Dasar Pertimbangan UU No. Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah:
.......a. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah…..

3.	Dasar Pertimbangan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
.....d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif; e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah....

Jika kita merujuk dari dasar pertimbangan Undang-undang yang menambahkan pajak rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar dalam pengertian hotel adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemandirian daerah, yang tentunya dapat diterjemahkan bahwa pembuat Undang-Undang bermaksud meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan obyek pajak. Pemungutan pajak hotel pada rumah kos menunjukkan kecenderungan fungsi pajak sebagai fungsi budgetair (anggaran).
Berdasarkan tafsir makna ‘hotel’ yang sebenarnya berdasarkan makna gramatikal dan makna yang ada di dalam Undang-Undang adalah tidak memiliki kesamaan. Pembuat Undang-Undang pada awal dibuatnya peraturan pemungutan pajak yaitu melalui diterbitkannya UU. No. 18 Tahun 1997 menjelaskan bahwa:
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pengertian di atas sebenarnya sudah menunjukkan, bahwa pemerintah pada awal dibuatnya pengaturan pajak hotel adalah merujuk pada makna hotel yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari dan juga kamus bahasa. Hotel merupakan tempat menginap atau beristirahat yang bersifat sementara dan tidak digunakan sebagai tempat tinggal. Hotel merupakan tempat singgah sementara dan terdapat pelayanan. Sebagaimana pengertian hotel yang disebutkan di dalam UU No. 28 Tahun 2009: 
Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pada Undang-Undang yang terbaru tersebut sebenarnya menjelaskan hal sama terhadap pemberian pengertian hotel. Semua jenis penginapan yang disebutkan di dalam Undang-Undang adalah merujuk pada kamus bahasa dan penggunaan kata dalam kehidupan sehari-hari. Hotel yang dimaksud meliputi motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Semua jenis penginapan yang disebutkan adalah berfungsi sebagai tempat menginap/ beristirahat yang sifatnya sementara dan bukan dijadikan sebagai tempat tinggal. 
Jika merujuk makna hotel yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hotel dipersepsikan oleh masyarakat sebagai tempat menginap untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi cukup. Hotel merupakan sebuah kebutuhan sekunder dan bukan kebutuhan primer. Bagi masyarakat yang mampu saja yang dapat menikmati dan menggunakan jasa pelayanan hotel. Penulis dalam hal ini juga memiliki persepsi yang sama bahwa hotel adalah fasilitas penginapan yang sering digunakan bagi orang-orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya. 
Perluasan obyek pajak melalui pengertian hotel di dalam UU No. 28 tahun 2009 yang juga meliputi rumah kos adalah perlu dipertanyakan. Menurut makna bahasa dalam kehidupan sehari hari dan makna kamus bahasa Indonesia, rumah kos adalah sebuah tempat tinggal bukan tempat menginap.  Pada prakteknya rumah kos sering digunakan sebagai tempat tinggal misal untuk mahasiswa dan para pekerja yang bekerja di luar kota dan belum mempunyai rumah sendiri atau tempat tinggal tetap. 
Sebagaimana pemerintah menunjukkan bahwa rumah kos adalah sebagai kebutuhan primer yaitu melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.  Permenaker tersebut merujuk pada komponen penilaian untuk memenuhi kebutuhan hidup layak untuk buruh, sehingga bisa ditentukan upah minimum kabupaten (UMK). Pada komponen perumahan, ada item sewa kamar untuk 1 bulan. Kebutuhan sebagaimana yang dimaksud di dalam Permenaker tentunya adalah kebutuhan untuk sewa kamar kos (karena dihitung per kamar per bulan). Pada penjelasan Permenaker ini tentunya bisa ditunjukkan bahwa rumah kos adalah masuk kebutuhan perumahan/papan yang merupakan kebutuhan primer bagi pekerja. 
Makna rumah kos tentunya berbeda dengan yang dimaksud dengan hotel. Pengaturan rumah kos menjadi obyek pajak hotel adalah terlalu dipaksakan, dan pembuat Undang-Undang tidak memperhatikan bahwa rumah kos adalah merupakan obyek yang dijadikan sebagai kebutuhan pokok bagi kelompok masyarakat tertentu. Obyek pajak hotel yang dimaksud di dalam Undang-Undang sebagaimana disebutkan di dalam pasal 32 (1) UU PDRD:
Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Berdasarkan pasal di atas maka dapat dilihat bahwa obyek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel. Jika kita melihat fakta di dalam kehidupan sehari-hari, rumah kos adalah lebih bersifat pada jasa sewa tempat tinggal, bukan sewa penginapan, meskipun ada beberapa rumah kos mewah yang juga memberikan pelayanan seperti hotel. Bagi pengguna rumah kos seperti buruh pabrik dan mahasiswa, tentunya mereka tidak berharap mendapatkan pelayanan, namun cenderung  sewa tempat tinggal.
Untuk mendapatkan makna apa yang dimaksud ‘pelayanan’ adalah dapat merujuk pada kamus bahasa Indonesia:
Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.

Pada prakteknya, kebetulan penulis juga pernah memiliki pengalaman menggunakan rumah kos, maka rumah kos untuk harga-harga tertentu yang murah, sewa kamar kos tidak memberikan pelayanan, lebih pada sewa tempat tinggal. Pada istilah ‘pelayanan’, terdapat  unsur ‘melayani’. ‘Melayani’ dalam KBBI mempunyai arti ‘membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang’ atau bisa diartikan ‘meladeni’. Jika ada kegiatan ‘melayani’ tentunya ada ‘orang yang melayani’ atau disebut dengan pelayan.  
Pelayanan diberikan pada hotel/penginapan adalah biasanya dalam bentuk pelayanan kenyamanan kamar, kebersihan kamar mandi, kebersihan kamar, laundri (cuci baju), dan pelayanan makan. Bagi rumah kos dengan harga sewa yang mahal, biasanya terdapat pelayanan yang hamper sama dengan hotel/penginapan, namun bagi rumah kos dengan harga yang murah dan disediakan bagi buruh pabrik atau mahasiwa hanya penyediaan jasa kamar dan kamar mandi serta dapur yang bisa digunakan oleh penyewa kos untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pelayanan hotel juga telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel. Pelayanan hotel memiliki standar pelayanan yang dibuat oleh pemerintah, berbeda dengan rumah kos yang tidak memiliki standart pelayanan. Pasal 1 Permenpar menjelaskan bahwa:

Pelayanan Usaha Hotel adalah suatu proses yang memberikan kemudahan melalui prosedur standar pelayanan. 
 
Berdasarkan Permenpar tersebut, maka sudah jelas bahwa pelayanan yang diberikan antara hotel dan rumah kos adalah berbeda, dan tentunya hal ini harus menjadi konsistensi pemerintah dalam menggunakan istilah dan makna hotel.
Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. Pengertian hotel tersebut tentunya menunjukkan bahwa hotel memberikan pelayanan penginapan, tapi bukan pelayanan sewa tempat tinggal. Untuk memperjelas apakah sewa kamar penginapan dan sewa kamar tempat tinggal berbeda, maka bisa dilihat pasal 32 (3) UU PDRD, yang menjelaskan  bahwa tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan;	
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat,
panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya
yang sejenis; dan
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Berdasarkan pasal tersebut, maka sebenarnya undang-undang sudah membedakan antara jasa penginapan dengan jasa tempat tinggal. Namun di dalam pengertian hotel, rumah kos dipaksakan untuk dimaknai sebagai jasa penginapan.
Sebagaimana prinsip keadilan yang merupakan prinsip yang diperhatikan di dalam UU PDRD, maka tentunya pemerintah juga harus memperhatikan bahwa rumah kos merupakan obyek kebutuhan pokok yang tentunya berbeda dengan obyek hotel sebagai tempat penginapan yang merupakan kebutuhan sekunder. Pemerintah sebelum membuat perluasan makna hotel tentunya harus terlebih dahulu memahami hal tersebut. Meskipun sama-sama mempunyai unsur pelayanan, namun rumah kos mengandung unsur pelayanan tempat tinggal, sedangkan hotel mengandung unsur pelayanan penginapan.   

Pemungutan Pajak Rumah Kos Menurut Perspektif Keadilan

Khusus untuk pembentukan peraturan di bidang pajak, dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation, Adam Smith memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka empat syarat berikut harus dipenuhi:
a.	Equality and equity
b.	Certainty
c.	Convenience of payment
d.	Economic of collection 
Keempat pedoman ini disebut disebut The four maxime. Equality and equity mengandung arti persamaan dan keadilan, di mana pengaturan pajak harus memberi perlakuan yang sama terhadap orang-orang dengan keadaan yang sama. Certainty, mengandung arti kepastian. Undang-undang pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai tata cara pemungutan, hak dan kewajiban wajib pajak. Terkait dengan hal itu, undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (ambigu). Apabila ada ketentuan mengenai sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda maka seyogyanya dapat diberikan penjelasan.
Convenience of  Payment adalah bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak. Economic of Collection, dalam undang-undang pajak juga harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif dimana biaya yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih hesar daripada jumlah pajak yang berhasil dihimpun. Pengeluaran untuk pemungutan pajak dalam hal ini harus  efisien. 
Indonesia adalah negara yang selalu mengutamakan prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsanya, hal ini bisa dilihat dari dasar negara yaitu Pancasila yang merupakan dasar filosofi bangsa Indonesia dalam berprilaku berbangsa dan bernegara. Kata keadilan yang terdapat pada sila   kedua yaitu: Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima, yaitu: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip keadilan sosial. Komitmen bangsa Indonesia tersebut juga dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945.
Untuk menjelaskan keadilan sosial, Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yaitu dengan berbuat proporsional dan tidak melanggar hukum. Seseorang dikatakan berbuat tidak adil apabila orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang semestinya. 
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara juga harus dilandasi pada prinsip keadilan. Sebagaimana pemungutan pajak atas rumah kos sebagai obyek pajak hotel di daerah juga harus menganut prinsip keadilan. Ekstensifikasi pengertian hotel pada pasal 1 (21) UU PDRD yang memasukkan rumah kos berjumlah lebih dari10 kamar dianggap sebagai hotel.    
Sebagaimana makna ‘pelayanan hotel’ dan ‘pelayanan rumah kos’yang sudah dijelaskan melalui tafsir modern, maka tentunya tidak adil, jika rumah kos disamakan dengan hotel. Berdasarkan pada jenis kebutuhan manusia, rumah kos berfungsi sebagi tempat tinggal, dan hotel sebagai tempat penginapan. Selain itu pelayanan yang diberikan tentunya juga berbeda, hotel memberikan pelayanan penginapan, sedangkan rumah kos memberikan pelayanan jasa sewa tempat tinggal. Pemungutan pajak hotel terhadap rumah kos tentunya harus memperhatikan hal tersebut. 
Seperti yang disampaikan Notohamidjojokeadilan sosial menuntut agar manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan menurut menselijke waardigheid (kepatutan kemanusiaan). Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keadilan. Pemerintah harus memperhatikan pemungutan pajak terhadap rumah kos sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat sebagai tempat tinggal. Sebagaimana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dikenakan pada barang-barang yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, misal beras, telur, buah dan sayur.
Hukum, sebagai wujud dari keadilan ini merupakan alat paling praktis untuk mencapai kehidupan yang baik, adil, dan sejahtera. Menurut Aristoteles, tanpa ada kecenderungan hati sosial etis yang baik pada para warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang mutu sekalipun. Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan apa yang menjadi hak warga untuk mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang layak. Menurut Aristoteles ada keadilan dengan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Pada pemungutan pajak hotel, menurut keadilan dengan kesamaan numerik (kesamaan numerik melahirkan prinsip: “semua orang sederajat di depan hukum”),  maka tentunya, pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap obyek pajak hotel, yaitu pada setiap jenis pelayanan sewa penginapan, namun tidak pada pelayanan sewa tempat tinggal. Pajak hotel harus meliputi obyek pajak yang sama-sama merupakan kebutuhan sekunder bagi masyarakat, namun tidak pada obyek pajak yang merupakan kebutuhan primer.  
Sedangkan menurut Aristoteles, keadilan dengan kesamaan proporsional  (melahirkan prinsip: “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”), maka pada pemungutan pajak rumah kos harus memperhatikan hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak kebutuhan primer warga jangan diberikan beban pajak terlebih dahulu. Warga mempunyai hak terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, jika sudah terpenuhi, maka warga bisa dipungut pajak. Meskipun pajak hotel atas rumah kos adalah pajak obyektif, yang mana pemungutan pajak didasarkan pada obyeknya (bisa barang atau jasa), namun pemerintah tetap harus memperhatikan keadaan subyek pajak yang mengkonsumsi barang ataupun jasa.
Berdasarkan prinsip keadilan menurut Aristoteles di atas, maka pemungutan pajak hotel atas rumah kos sudah mengandung unsur tidak adil. Hal yang menarik untuk dikaji lagi adalah, pemungutan pajak hotel ditentukan berdasarkan keadaan wajib pajak yaitu pembatasannya adalah ‘rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar’ dikenakan pajak hotel. Menjadi sebuah pertanyaan apakah pemilik rumah kos yang berjumlah kurang dari 10 namun dengan keadaan fasilitas mewah tidak dikenakan pajak, sedangkan bagi pemilik rumah kos yang berfasilitas sederhana berjumlah lebih dari 10 kamar dikenakan pajak hotel. Berdasarkan beberapa tafsir yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di peraturan daerah menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak jelas dan dianggap tidak adil.
Siapakah yang sebenarnya membayar pajak hotel, subyek pajak atau wajib pajak hotel, hal ini sudah dijelaskan di dalam UU PDRD. Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 point 44 dan 45 UU PDRD:
-Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 
-Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 Pasal 33 UU PDRD:
(1)	Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
(2)	Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
 
Pasal tersebut menjelaskan bahwa subyek pajak adalah orang yang dapat dikenakan pajak hotel. Sehingga subyek pajak yang dimaksud konsumen hotel adalah yang sebenarnya melakukan pembayaran pajak hotel. Jika pada rumah kos maka yang dapat dikenakan pajak hotel atas rumah kos adalah pengguna rumah kos. Jika pemungutan pajak hotel atas rumah kos didasarkan pada keadaan wajib pajak, tentunya hal ini menjadi sebuah kesalahan dan tidak adil.
	Menurut John Rawls, prinsip ketidaksamaan dalam keadilan adalah keadaan perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (paling tidak mendapat peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas). Prinsip ini merupakan perpaduan antara dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).Jika merujuk pada pendapat Rawls, maka pengaturan pemungutan pajak hotel atas rumah kos dengan pembatasan jumlah kamar berdasarkan keadaan wajib pajak adalah akan tidak menguntungkan atau tidak memberikan keadilan bagi konsumen rumah kos yang secara ekonomi tidak mampu (buruh pabrik dan mahasiswa) yang tinggal pada rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10. Mereka akan dikenakan pajak hotel, sedangkan bagi konsumen yang mampu dengan fasilitas rumah kos yang mewah (ada fasilitas Air conditioner, lahan parkir, pelayanan kebersihan rumah kos dan laundry) namun tinggal pada rumah kos yang berjumlah 10, maka tidak dikenakan pajak hotel.
  Menurut prinsip keadilan Rawls, untuk mewujudkan sebuah keadilan, maka pemerintah harus membuat perbedaan untuk keadaan sosial ekonomi masyarakat yang diwajibkan membayar pajak hotel atas rumah kos. Perbedaan sosial ekonomi bukan berdasarkan pada keadaan wajib pajak namun seharusnya pada subyek pajak. Jika perbedaan didasarkan pada keadaan wajib pajak, maka pemungutan pajak tidak tepat sasaran dan tidak memberikan keadilan. Karena tidak menutup kemungkinan, subyek pajak yang mampu tidak dikenakan pajak, namun subyek pajak yang tidak mampu harus membayar pajak.  
Semua agama mengajarkan keadilan. Keadilan menurut Islam adalah bersumber dari Tuhan, Allah yang Maha Adil. Pada hakikatnya hanya Allah yang mempunyai kewenangan membuat keadilan (qaiman bil qisth). Sebuah keyakinan bahwa Allah tidak akan melakukan kedzaliman kepada hamba-Nya (Surat Yunus (10): 449). Semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Surat al Nisa (4): 110). Pada Surat An Nisa ayat 58 juga menjelaskan adil dalam arti persamaan (equality), yaitu persamaan hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan. Pemerintah dalam hal ini sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan oleh rakyat, tentunya dalam membuat peraturan, juga harus memperhatikan keadilan bagi semua kelompok masyarakat. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa hukum yang dibuat harus memenuhi rasa keadilan. 

Simpulan dan Saran 

Dengan menggunakan tafsir modern Ian Mcleod, maka diperoleh makna sebenarnya hotel dan pelayanan hotel yang terdapat di dalam UU PDRD. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari hari, maka makna hotel adalah sebagai tempat menginap, hal ini berbeda dengan rumah kos yang bermakna sebagai tempat tinggal. Dengan demikian pelayanan hotel yang dimaksud adalah pelayanan penginapan yang memiliki standart pelayanan hotel dan biasanya dilengkapi dengan pelayanan penunjang lainnya, seperti pelayanan restoran, tempat parkir, kolam renang, karaoke, dan fasilitias lainnya.  Pelayanan hotel sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel memiliki standar khusus yang berbeda dengan rumah kos.  Rumah kos tidak memberikan pelayanan menginap, namun lebih pada sewa tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari hari rumah kos merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah sendiri, sedangkan hotel adalah sebagai kebutuhan sekunder. Hal ini juga disebutkan di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang menjelaskan bahwa sewa kamar kos merupakan bagian dari kebutuhan primer pekerja (buruh) yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam pemberian upah.
Menurut Aristoteles ada keadilan dengan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Pada pemungutan pajak hotel, menurut keadilan dengan kesamaan numerik (kesamaan numerik melahirkan prinsip: “semua orang sederajat di depan hukum”),  maka tentunya, pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap obyek pajak hotel, yaitu pada setiap jenis pelayanan sewa penginapan, namun tidak pada pelayanan sewa tempat tinggal. Pajak hotel harus meliputi obyek pajak yang sama-sama merupakan kebutuhan sekunder bagi masyarakat, namun tidak pada obyek pajak yang merupakan kebutuhan primer.  Berdasarkan prinsip keadilan menurut Aristoteles di atas, maka pemungutan pajak hotel atas rumah kos sudah mengandung unsur tidak adil. Keadilan dengan kesamaan proporsional  (melahirkan prinsip: “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya”), maka pada pemungutan pajak rumah kos harus memperhatikan hak warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak, hak kebutuhan primer warga jangan diberikan beban pajak terlebih dahulu. Warga mempunyai hak terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, jika sudah terpenuhi, maka warga bisa dipungut pajak. Pemungutan pajak hotel atas rumah kos yang berjumlah lebih dari 10 kamar  jika ditinjau berdasarkan prinsip keadilan, maka ketentuan ini belum memenuhi rasa keadilan.
Terkait pembatasan 10 kamar untuk rumah kos, menurut prinsip keadilan Rawls, untuk mewujudkan sebuah keadilan, maka pemerintah harus membuat perbedaan untuk keadaan sosial ekonomi masyarakat yang diwajibkan membayar pajak hotel atas rumah kos. Perbedaan sosial ekonomi bukan berdasarkan pada keadaan wajib pajak namun seharusnya pada subyek pajak. Jika perbedaan didasarkan pada keadaan wajib pajak, maka pemungutan pajak tidak tepat sasaran dan tidak memberikan keadilan.
Saran
Berdasarkan analisa prinsip keadilan menurut Aristoteles dan John Rawls terhadap pemungutan pajak atas rumah kos, untuk mewujudkan sebuah keadilan maka diperlukan bentuk pengaturan baru terhadap pemungutan pajak rumah kos yang diatur di dalam UU PDRD. Pajak hotel harus dibedakan dengan pajak rumah kos. Pajak hotel merupakan pajak obyektif, sehingga dasar pemungutan pajak adalah harus dilihat berdasarkan keadaan obyek pajak. Pemerintah harus memperhatikan apakah obyek pajak tersebut dianggap sebagai kebutuhan pokok atau bukan bagi masyarakat. Pajak hotel juga merupakan pajak tidak langsung, sehingga yang membayar pajak sesungguhnya adalah subyek pajak yaitu konsumen hotel atau rumah kos (yang mendapatkan “pelayanan hotel” sebagai obyek pajak hotel), yang dibayarkan melalui pemilik hotel dan pemilik rumah kos sebagai wajib pajak. Jika pemerintah ingin rumah kos dijadikan obyek pajak dan dijadikan sebagai sumber pendapat daerah, maka sebaiknya rumah kos dikenakan pajak tersendiri dan berbeda dengan hotel. Perlu perubahan konsep baru tentang hotel dan rumah kos di dalam UU PDRD, sehingga tidak disalahgunakan oleh para pelaku usaha.

Daftar Pustaka

Brotodihardjo, R. Santoso. 1991. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Eresco.
Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage. 2010. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), Yogjakarta: Genta Publishing.
Darji Darmidiharjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. 1999. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Hujbers, Theo. 1984. Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah. (Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Ian McLeod, Legal Method. Macmillan. London.1999.
Jazim Hamidi. 2005. Hermeneutika Hukum. UII Press.
Notohamidjojo, O. 1973. Kata Pengantar, dalam: W.F. de Graay, Fortman, Rahasia Hukum (terjemahan O. Notohamidjojo). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
Theo Huijbers. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984.
Wolfang Friedmann.  Legal Theory.  London: Stevens & Son Limited, 1953
Wolfang Friedmann. Teori dan Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Terj.) Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media: Surabaya.

Mahir Amin. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Al Daulah. Vol. 4 No. 2 Tahun 2014, hlm. 322-343.
Internet
NTT Online.kupang.Pajak Kos-kosan Tidak Lagi Berdasarkan Jumlah Kamar.htm. 5 Maret 2015
Koran Tempo. Rumah Kos Dikenakan Pajak. 20 November 2010.
Peraturan Perundang-Undangan	
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Undang-Undang No 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Reribusi Daerah