Ketepatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Menggunakan Pakta Integritas Sebagai Syarat Dalam Penyaluran Beasiswa Pendidikan

  • Happy Trizna Wijaya happy Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Abstrak views: 174 , PDF (English) downloads: 203

Abstrak

The purpose of this reserch is to provide enlightenment related to the appropriateness of local governments that takes integrity policies in educational scholarship distribution programs. This type of research uses a broad normative or doctrinal nature, so it explains a written rule and consistency with the implementation of Rules reviewed . Local government policies use integrity pacts that need to be reviewed with PERMEN PANRB No. 49 of 2011. One of the Ministerial Regulations serves as a legal basis for Regional Governments that make policies related to the user  of integrity pacts. This is a fulfillment of the best principles government according to Law no. 30 of 2014.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

AknoltKristian Pakpahan, Albert Triwibowo, dan Raden Roro Mirna Astari Magetsari, Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia, Jurnal Pertahanan, Vol. 3 No. 1, 2013.
Bambang Martin Baru, Evaluasi Kebijakan Pakta Integritas di Pemerintahan Kabupaten Madiun, Jurnal Sosial, Vol. 14 No. 2, 2013.
Dezonda R Pattipawae, Penerapan Nilai-nilai Dasar Budaya Kerja dan Prinsip-prinsip Organisasi Budaya Kerja Pemerintah Dengan Baik dan Benar, Jurnal Sasi, Vol. 17 No. 3, 2011.
Dwi Prawani Sri Redjeki dan Jefri Heridiansyah, Memahami Sebuah Konsep Integritas, Jurnal Stie Semarang, Vol. 5 No. 3, 2013.
Eko Noer Kristiyanto, Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 No. 3, 2012.
Gunardi Endro, Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi, Universitas Bakrie.
http://www.jemberkab.go.id/awal-tahun-ini-wawancarai-4-000-pemohon-beasiswa/.
Husin Ilyas, Afif Syarif dan Netty, Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 14 No. 2, 2012.
Pantjar Simatupang, Analisis Kebijakan : Konsep Dasae dan Prosedur Pelaksanaan, Vo. 1 No. 1, 2003.
Sanggup Leonard Agustian, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 2 No. 2.
Sedarmayanti dan Nita Nurliawati, Strategi Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Jurnal Ilmu Administrasi, Vo. 9 No. 3, 2012.
Tyas Dian Anggraeni, Menciptakan Sistem Pelayanan Publik yang Baik : Strategi Reformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi, Jurnal RechtsVinding, Vo. 3 No. 3, 2014.
Diterbitkan
2022-09-08
Bagian
Articles