Peran BPOM dan BPKN dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Vaksin Palsu

  • Taufikkurrahman Taufikkurrahman STAIN Pamekasan Jl. Raya Panglegur Km. 4 Tlanakan Pamekasan,
Abstract views: 991 , PDF downloads: 662
Keywords: Perlindungan Hukum, Konsumen, BPOM, BPKN, Upaya Hukum, Vaksin Palsu

Abstract

Based on investigation result of the Police Criminal Investigation that is found in some vaccines allegedly Spurious. Said to be Spurious because the quality provided is not equal to the quality specified by the government. The Spurious vaccines is a mixture of original vaccine coupled with the infusion so that the quality of vaccines given to children of immunization participants are not suitable dose should. The discovery of false vaccines make the anxious parents bacause the fearing of the vaccine provided is not made immune instead make more disease because its hygiene of vaccine. Circulation of Spurious vaccines make some state institutions such as the BPOM and BPKN must intervene in order to provide protection to the consumer (goods consumer) . In accordance with the authority that has been mandated to the BPOM and BKPN expected can do good supervision during production, labeling, marketing and supervision at the time have been circulating in community. law protection by BPOM and BPKN very important for consumers / users because people are often given the wrong information by business people. For that then law (rules) must provide space for consumers to take legal actions in restoring her/his own rights have been impaired due to consumption of these spurious vaccines.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aini, Fitri Nur. “Fit-Fit Belajar: MACAM-MACAM JENIS VAKSIN DAN KEGUNAANYA.” Accessed July 27, 2016. http://fitriinurraiini.blogspot.com/2013/08/macam-macam-jenis-vaksin-dan-kegunaanya.html.

“Arti Kata Aman - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 1, 2016. http://kbbi.web.id/aman.

“Arti Kata Lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed July 29, 2016. http://kbbi.web.id/lindung.

“Badan Pengawas Obat Dan Makanan.” Accessed July 27, 2016. http://www.pom.go.id/new/index.php/view/pers/308/Penjelasan-Badan-POM-Terkait-Temuan-Vaksin-Palsu.html.

Barkatullah, Abdul Hakim. Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusamedia, 2010.

“Definisi Vaksin.” Info Imunisasi, February 18, 2012. http://infoimunisasi.com/vaksin/definisi-vaksin/.

Gaharpung, Marianus, Biuti Shampoo, and Pixy Amami. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Surabaya, diperoleh dari http://www. google. co. id, terakhir kali diakses pada tanggal. Accessed August 2, 2016. http://sdmuhcc.net/elearning/aridata_web/how/k/konsumen/4_Perlindungan%20%20Konsumen.pdf.

Helmi, Hanum Rahmaniar. “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia.” Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 1, no. 1 (2015): 77–89.

Indonesia, B. B. C. “Apa Dampak Vaksin Palsu Bagi Kesehatan?” BBC Indonesia. Accessed July 28, 2016. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160714_indonesia_explainer_vaksinasi.

Indonesia, Dokter Anak. “Inilah Dampak Pemberian Vaksin Palsu.” MEDIA IMUNISASI, June 28, 2016. https://mediaimunisasi.com/2016/06/28/inilah-dampak-pmberian-vaksin-palsu/.

Media, Kompas Cyber. “Ini Daftar 12 Vaksin Yang Dipalsukan - Kompas.com.” Accessed July 27, 2016. http://health.kompas.com/read/2016/06/28/150642923/ini.daftar.12.vaksin.yang.dipalsukan.

———. “Vaksin Palsu Diproduksi Sejak 2003 Dan Ditemukan Di Tiga Provinsi.” KOMPAS.com. Accessed August 1, 2016. http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.di.tiga.provinsi.

Miru, Ahmadi. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.” Disertasi, Program Pascasarjana Unair, 2000.

Miru, Ahmadi, and Sutarman Yudo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. “Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi Di Bidang Perdagangan.” Jurnal Dinamika Sosbud 3, no. 1 (2011). http://ilib.usm.ac.id/sipp/doc/jurnas/gdl-usm--dewitutimu-87-1-pengatur-e.pdf.

Nurhayati, Irna. “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen.” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 2 (2009): 203–222.

Rahayu, Esmi Warassih Puji. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.

Rusli, Tami. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan.” KEADILAN PROGRESIF 3, no. 1 (2012). http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/71.

Salami, Rochani Urip, and Rahadi Wasi Bintoro. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce).” Jurnal Dinamika Hukum 13. Accessed January 29, 2016. http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/JDH2013/JDHJanuari2013/11.pdf.

Shidarta, Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2007.

Soesilo, Zumroetin K. Penyambung Lidah Konsumen. Jakarta: Swadaya, 1996.

Solag Ivander, Arie, Fendi Setyawan, and Nuzulia Kumala Sari. “KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG BELUM MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA.” JURNAL ILMU HUKUM UNIVERSITAS JEMBER I, no. 1 (2014). http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58829.

Sudaryatmo. Hukum Dan Advokasi Konsumen. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Taufikkurrahman, Taufikkurrahman. “ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.” IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah 2, no. 1 (2015): 22–43.

Tempo.Co. “Vaksin Palsu, Ketika Cairan Infus Dicampur Vaksin Tetanus | Kesra | Tempo.co.” Tempo News. Accessed August 2, 2016. https://m.tempo.co/read/news/2016/06/25/173783004/vaksin-palsu-ketika-cairan-infus-dicampur-vaksin-tetanus.

Usnul. “Cara Mengajukan Perijinan BPOM (Badan Pengawasan Obat Dan Makanan).” Accessed August 9, 2016. http://www.lacasacomics.com/2015/09/cara-mengajukan-perijinan-bpom-badan.html.

“Vaksin - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed July 27, 2016. https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 tahun 2011 tentang Krietria dan Tata Laksana Registrasi Obat

Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia

Published
2016-06-20
Section
Articles