Kebijakan Sosial dalam Perspektif Pertukaran Sosial: Studi Politisasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Malang

  • Wimmy Halim Universitas Brawijaya
Abstract views: 862 , pdf downloads: 702
Keywords: Kebijakan Sosial, Politisasi kebijakan, Pertukaran Sosial

Abstract

Social policy like Program Keluarga Harapan (PKH) is not only about poverty but also about developing the quality of the less educated people to become more educated. However, the problem is that in various regions in Indonesia, social assistance is often used by regional authorities for their personal interests. From programs used to support his political electability and popularity to being used as an arena for massive corruption by politicians and other public officials who have power, especially budgetary powers. Social exchange theory can help researchers to explain how society can exchange in public and private affairs into one. This study looks at the relationship between the effects of the behavior of political actors on the environment and their impact on the behavior of subsequent actors. The type of this research approach is descriptive to obtain information about the meaning of social policy recipients in the perspective of social exchange in depth and comprehensively. The politicization of PKH in the perspective of social exchange explains that policy is vulnerable to political interests, especially electoral politics. The history of the birth of PKH cannot be separated from political factors. PKH was used as a political tool to increase the electability of candidates, in the 2009 presidential election, 2018 East Java governor election, and 2020 Malang district election. PKH's vulnerability to the candidate's political agenda does suggest that the poor are in an equally weak position. The economic crush they experienced actually took advantage of the incumbent for electoral political interests.

(Kebijakan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bukan hanya tentang kemiskinan melainkan juga tentang mengembangkan kualitas masyarakat yang kurang berpendidikan agar menjadi lebih terdidik. Namun yang menjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia bantuan sosial sering kali dimanfaatkan penguasa daerah untuk kepentingan pribadinya. Dari program yang digunakan untuk menunjang popularitas-elektabilitas politiknya hingga dijadikan ajang korupsi besar-besaran oleh politisi maupun pejabat publik lainnya yang memiliki kuasa, terutama kuasa anggaran. Teori pertukaran sosial bisa membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana bisa masyarakat bisa melakukan pertukaran dalam urusan publik dan privat menjadi satu. Penelitian ini melihat hubungan efek antara perilaku aktor politik pada lingkungan dan dampaknya pada perilaku aktor selanjutnya. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana pemaknaan penerima kebijakan sosial dalam perspektif pertukaran sosial secara mendalam dan komprehensif. Politisasi PKH dalam perspektif pertukaran sosial menjelaskan bahwa kebijakan sangat rentan dengan kepentingan politik, utamanya politik elektoral. Sejarah lahirnya PKH memang tidak bisa dilepaskan dari faktor politis. PKH digunakan menjadi alat politik yang digunakan untuk meningkatkan elektabilitas kandidat, pada pilpres 2009, pilgub Jatim 2018, dan pilbup kabupaten Malang 2020. Kerentanan PKH terhadap agenda politik Kandidat memang semakin memperlihatkan bahwa masyarakat miskin semakin berada pada posisi yang sama lemah. Himpitan ekonomi yang mereka alami justru dimanfaatkan bagi kandidat (incumbent) untuk kepentingan politik elektoral.)

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aghion, Philippe, et al. "The effects of entry on incumbent innovation and productivity." 2006.

Avirista Midaada. Mensos Khofifah Bagikan Bantuan PKH dan BPNT di Kabupaten Malang: Okezone News. (November, 2017), from https://news.okezone.com/read/2017 /11/20/519/1817496/mensoskhofifah-bagikan-bantuan-pkh-danbpnt-di-kabupaten-malang

Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Edisi ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.

Blau, Peter M. "Social exchange." International encyclopedia of the social sciences 7 (1968): 452-457.

Dahlberg, Matz, and Eva Johansson. "On the vote-purchasing behavior of incumbent governments." American political Science review 96.1 (2002): 27-40.

Daud, Muhammad. "Prediktor Perilaku Pemilih pada Pemilukada: Perspektif Psikologi Politik." Jurnal Psikologi TALENTA 1.1 (2015): 87-96.

Deaux, Kay, Lawrence S. Wrightsman, and Francis C. Dane. Social Psychology in the'90s. Thomson Brooks/Cole, 1993.

Dwiyanto, Agus. Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Emerson, Richard M. "Power-dependence relations." American sociological review (1962): 31-41.

Ferejohn, John. "Incumbent performance and electoral control." Public choice 50.1 (1986): 5-25.

Firnas, M. Adian. "Politik Dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi Di Indonesia Era Reformasi." JRP (Jurnal Review Politik) 6.1 (2016): 160-194.

Halim, Wimmy. "Politisasi Program Keluarga Harapan Pra-Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang." JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah 3.1 (2018): 43-55.

Haliim, Wimmy. "Program Dana Hibah Dalam Perspektif Politik Distributif: Studi Kasus Prodamas Kota Kediri." Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 21.1 (2019): 1-11.

Haliim, Wimmy. "Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit." Inovasi 17.1 (2020): 39-53.

Harsasto, Priyatno. "Politik Siklus Anggaran Lokal (Studi APBD Kota Surakarta Menjelang Pilkada 2010)." Politika: Jurnal Ilmu Politik 5.1 (2015): 76-87.

Homans, George C. Social behavior: Its elementary forms, 1974.

Kelley, Harold H., and John W. Thibaut. "Self-interest, science, and cynicism." Journal of Social and Clinical Psychology 3.1 (1985): 26-32.

Mighfar, Shokhibul. "Social Exchange Theory: Telaah Konsep George C. Homans Tentang Teori Pertukaran Sosial." LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 9.2 (2015): 259-282.

Moleong, Lexy J. Metode penelitian kualitatif, 2007.

Nugroho, Riant. Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

Okthariza, Noory. Petahana, Patronase, dan Politik Uang di Jawa. Centre for Strategic and International Studies, 2019.

Poloma, Margaret M. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Rahayu, A. 2015. Program Keluarga Harapan (Kampanye Permanen SBY dan Partai Demokrat?) oleh Achmad Rahayu - Kompasiana.com. (June, 2015). from https://www.kompasiana.com/achma drahayu/program-keluarga-harapankampanye-permanen-sby-dan-partaidemokrat_550d92b0813311c42ab1e4 e0

Raho, Bernard S. V. D. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Rosfadhila, Meuthia, et al. "Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia." SMERU Research Institute (2011): 1-107.

Ritzer, George, and Douglas J. Goodman. Modern Sociological Theory, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Aliman Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Saragintan, Antonius, and Syahrul Hidayat. "Politik Pork Barrel di Indonesia: Kasus Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Banten tahun 2011." Jurnal Politik 2.1 (2017): 137-164.

Sholeh, Maimun. "PENGARUH SIKAP UNTUK KELUAR DARI KEMISKINAN TERHADAP KEBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN." Jurnal Ekonomi & Pendidikan 16 (2019): 1.

Published
2021-12-13
Section
Articles