Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law

Mengintegrasikan Prinsip Keadilan Berbasis Finansial Dalam Peraturan Denda Tilang: Kajian Maqasid Syari'ah di Pengadilan Negeri Kota Metro

2025-02-11T10:46:13+07:00

Penerapan peraturan denda tilang menimbulkan berbagai persoalan, seperti besaran denda yang dinilai memberatkan menurut sebagian masyarakat dan angka pelanggaran di Kota Metro yang semakin bertambah. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan denda tilang di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB melalui lensa maqashid syari'ah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis normatif-empiris dengan menggabungkan pendekatan normatif (konseptual, perundang-undangan) dan pendekatan empiris (sosiologis), peneliti mengumpulkan data primer maupun sekunder dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, SOP prosedur perkara lalu lintas di Pengadilan Negeri, artikel jurnal literatur terkait penelitian ini, dan hasil wawancara dengan masyarakat pelanggar lalu lintas. Analisis difokuskan pada bagaimana penerapan peraturan denda tilang dapat mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, yaitu menjaga keadilan, kemaslahatan, dan proporsionalitas dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan denda tilang tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum lalu lintas, tetapi juga berkontribusi penting terhadap penyesuaian kebijakan hukum dengan prinsip syari’ah untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan hukum yang berkualitas. Rekomendasi terhadap peraturan tersebut yaitu, memberikan sanksi denda maksimal terhadap pelanggar lalu lintas yang berulang kali melanggar peraturan. Selain itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan usulan pengalokasian denda tilang guna memfasilitasi pembuatan SIM pelanggar yang bertujuan menekan jumlah pelanggaran lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. (The implementation of traffic fine regulations raises various problems, such as the amount of fines that are considered burdensome by some people and the increasing number of violations in Metro City. Thus, this study aims to analyze the implementation of traffic fine regulations at the Metro Class IB District Court through the lens of maqashid sharia. The researcher uses a qualitative research method that is normative-empirical by combining a normative approach (conceptual, legislation) and an empirical approach (sociological), the researcher collects primary and secondary data from Law Number 22 of 2009, SOP for traffic case procedures at the District Court, journal articles related to this research, and the results of interviews with traffic violators. The analysis focuses on how the implementation of traffic fine regulations can reflect the principles of maqashid sharia, namely maintaining justice, welfare, and proportionality in its implementation. The results of the study indicate that the traffic fine policy is not only aimed at enforcing traffic law, but also makes an important contribution to adjusting legal policies with sharia principles to achieve the goals of community welfare and quality law. Recommendations for the regulation are to impose maximum fines on traffic violators who repeatedly violate the regulations. In addition, the Government needs to consider the proposal to allocate fines to facilitate the issuance of SIMs for violators which aims to reduce the number of traffic violations and increase compliance with traffic regulations.)

Negosiasi Fikih, Hukum Adat dan Maqashid Hifdz al-Mal dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama di Sampit

2025-04-24T11:17:43+07:00

Pembagian harta waris beda agama di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Artikel ini mengkaji pembagian harta waris dalam kasus perbedaan agama di Sampit, Kalimantan Tengah, melalui perspektif fikih dan maqashid syariah, khususnya konsep hifdz al-mal (menjaga harta) yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta waris beda agama di Sampit seringkali menimbulkan konflik akibat perbedaan pemahaman antara fikih, hukum adat, dan hukum positif. Melalui pendekatan maqashid syariah, khususnya hifdz al-mal, ditemukan bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak kepemilikan dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan sengketa waris beda agama. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip maqashid syariah dalam penyelesaian kasus waris beda agama untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial. The division of inheritance in cases of differing religions in Sampit, East Waringin City, Central Kalimantan, is a highly complex issue. This article examines the division of inheritance in cases of religious differences in Sampit, Central Kalimantan, from the perspective of maqashid sharia, specifically the concept of hifdz al-mal (preservation of wealth) as developed by Jasser Auda. The research method employed is empirical, utilizing a sociological juridical approach. Data was collected through in-depth interviews, observations, and document studies. The results indicate that the division of inheritance in cases of differing religions in Sampit often leads to conflicts due to varying interpretations between Islamic law, customary law, and positive law. Through the maqashid sharia approach, especially hifdz al-mal, it becomes evident that the principles of justice, public benefit, and the protection of property rights can serve as solutions for resolving interfaith inheritance disputes. This study recommends integrating maqashid sharia principles in resolving interfaith inheritance cases to achieve justice and foster social harmony.

Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi dan Kontribusi

2025-04-24T11:17:07+07:00

Hukum dan ekonomi merupakan dua ilmu yang berbeda, namun mempunyai korelasi yang erat sehingga melahirkan suatu kajian baru yaitu hukum ekonomi. Kajian ini kemudian dikaitkan dengan konsep syariah, dan melahirkan studi hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui relasi hukum dan ekonomi dalam membentuk suatu kajian baru dan peranannya dalam pengembangan studi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Metode penelitian dalam artikel ini adalah jenis peneltian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan tergolong library research, dimana data diperoleh dari bahan pustaka berupa buku, artikel jurnal, dan bahan pustaka lannya, analisis data dilakukan dengan model analisis deskripsi dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara ekonomi dan hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, dimana suatu perkembangan ekonomi akan mempengaruhi peta hukum. Begitu juga sebaliknya, perubahan hukum juga akan memberikan dampak yang luas terhadap ekonomi. Relasi hukum dan ekonomi dalam konteks Islam membentuk studi hukum ekonomi syariah. Studi ini merupakan gabungan dari kajian fiqh muamalah dan ekonomi syariah. Relasi kajian hukum dan ekonomi dalam konteks Islam berpengaruh pada perkembangan ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah di Indonesia, meliputi pembentukan lembaga fatwa ekonomi syariah (DSN MUI), lembaga keuangan syariah, peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah, pendidikan ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. (Law and economics are two different sciences, but have a close correlation so as to give birth to a new study, namely economic law. This study is then associated with the concept of sharia, and gave birth to the study of sharia economic law. The purpose of this research is to find out the relationship between law and economics in forming a new study and its role in the development of sharia economic law studies in Indonesia. The research method in this article is a type of descriptive analytical qualitative research and is classified as library research, where data is obtained from library materials in the form of books, journal articles, and other library materials, data analysis is carried out with a description analysis model and content analysis. The results showed that between the economy and law have a very close relationship and influence each other, where an economic development will affect the legal map. Vice versa, changes in the law will also have a broad impact on the economy. The relationship between law and economy in the Islamic context forms the study of sharia economic law. This study is a combination of the study of fiqh muamalah and Islamic economics. The relationship between legal and economic studies in the Islamic context affects the development of Islamic economics and Islamic economic law in Indonesia, including the formation of Islamic economic fatwa institutions (DSN MUI), Islamic financial institutions, legislation on Islamic economics, Islamic economic education and Islamic economic law.)