As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance

Fenomena Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Ditinjau dari Konsep Demokrasi

2025-04-30T11:09:55+07:00

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Paska Amandemen, Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih melalui proses demokrasi. Proses demokrasi yang dimaksud bisa melalui pemilihan dengan menggunakan suara masyarakat secara langsung atau pemilihan tak langsung lewat parlemen. Hadirnya UU Nomor 1 Tahun 2015, pelaksanaan Pilkada mulai dilaksanakan di semua daerah secara bersamaan. Pada Pilkada 2024 ini diikuti oleh semua provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ada sebagian provinsi dan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah sejak tahun 2022 karena masa jabatan kepala daerah sudah habis sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah menimbulkan kontroversi karena banyaknya unsur politik dalam pemilihan Penjabatnya sehingga sebagian orang menilai hadirnya Penjabat Kepala Daerah menyalahi konsep demokrasi. Artikel ini memakai metode penelitian hukum normatif. Mekanisme penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah saat ini ada didalam Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Apabila mengaitkan antara konsep demokrasi dengan mekanisme penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah maka bisa didapatkan kesimpulan bahwa penunjukkan Penjabat Sementara Kepala Daerah murni keputusan politik para pemegang kekuasaan di pemerintah pusat dan bukan hasil pilihan rakyat.

Aspek Legal Administratif dalam Pemberhentian Kepala Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014

2025-04-30T11:10:44+07:00

Pada hakekatnya syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pengawasan Otoritatif dapat dihubungkan apabila kepala wilayah ditolak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah. Berdasarkan temuan penelusuran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Wilayah mengatur substansi strategi pengusiran kepala wilayah. Dengan cara ini, kepala wilayah yang tidak menjabat dapat diberhentikan jika mereka terbukti menyalahgunakan kendali undang-undang. Dengan demikian, ada dua macam pembelaan, yakni berdasarkan watak atau kepandaian kepala wilayah, dan berdasarkan pertimbangan moral, dalam hal kepala wilayah diberhentikan karena melakukan pelanggaran otoritatif atau pidana (UU Kewenangan Negara). ). Apabila suatu tindak pidana terbukti dilakukan berdasarkan bukti dan pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang tetap, maka perkara tersebut dapat dikesampingkan tanpa adanya usulan DPRD.

Kata kunci : Pemberhentian, pemerintah daerah, Undang undang No 23 Tahun 2014

Menyoal Penerapan Multi Partai dalam Bingkai Sistem Pemerintahan di Indonesia

2025-04-30T12:26:27+07:00

Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan terbagi menjadi 2: yakni Parlementer dan Presidensial, di dalam sistem parlementer, kekuasaan tertinggi di sebuah negara terletak pada legislatif sebagai pemegang kedaulatan pemerintahan, sedangkan sistem pemerintahan presidensial eksekutif lah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara, dalam hal ini adalah presiden. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan proporsional terbuka, namun dengan esensi penerapan presidensial muncul sebuah permasalahan dengan adanya konsep multi partai, artinya partai satu dan partai lain saling berinteraksi untuk mendukung pencalonan presiden. Perpaduan sistem presidensial dan sistem multi partai dapat menghasilkan persoalan yang kompleks, terutama ketika disertai dengan tingkat fragmentasi dan dinamika politik yang cukup tinggi. Sistem presidensial dan multi partai bukan hanya kombinasi sulit, tetapi juga dapat membuka kemungkinan terjadinya kebuntuan (deadlock) dalam hubungan eksekutif- legislatif, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan instabilitas dalam sistem demokrasi presidensial.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan`mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang dielaborasi dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial menurunkan independensi presiden sebagai kepala pemerintahan bersebab partai politik acap kali mengintervensi presiden dalam pengambilan kebijakan negara, dan partai politik yang sedang berkoalisi tidak juga selamanya mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh presiden sehingga menimbulkan kebuntuan dalam internal partai koalisi dan presiden.

Kata Kunci:

Multi Partai, Sistem Presidensial, Koalisi.

Dynamics of Constitutional Change in Indonesia: Challenges and Solutions in the Modern Era

2025-04-30T11:20:01+07:00

The dynamics of constitutional change in Indonesia has become
an increasingly relevant issue in the modern era, amidst demands
for reform, globalization and technological progress. The state
constitution must be able to adapt to rapid socio-political changes
in order to remain relevant to the needs of society. This research
aims to analyze the challenges and solutions in the process of
constitutional change in Indonesia today. The method used in this
research is a normative approach with literature study, which
examines various primary and secondary legal sources related to
constitutional amendments and changes in Indonesia. The findings
show that the main challenges in changing the constitution in
Indonesia include political tensions, resistance from conservative
groups, and amendment procedures that are quite complicated and
require broad consensus. In addition, the rapid development of
information technology and continuously changing social
dynamics are often not reflected in existing constitutional
provisions. The discussion in this research identifies several
solutions, such as the need for more flexible reformulation of
amendment procedures, strengthening public participation in the
change process, and the application of technology to accelerate the
adaptation of the constitution to changing times. In conclusion,
although there are major challenges in changing the constitution in
Indonesia, solutions based on openness, community participation,
and the use of technology can be the key to achieving a more
responsive and progressive constitution in the modern era.

The Implementasi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Perspektif Restoratif Justice dan Tafsir QS. Al-Maidah: 33-34

2025-04-30T11:13:37+07:00

On August 2, 2009, in Darmakradenan Village, Ajibarang District, Banyumas, Central Java, Grandma Minah who was farming on her land which was also used as a cocoa plantation by PT RSA, took some cocoa fruits without permission. Grandma Minah's actions were later discovered by a plantation foreman who was on patrol. This research method uses a normative legal research method using the Case Approach which examines cases that occur in society and then examines them from the perspective of laws and regulations. The results of the study showed that there were weaknesses in the regulation of criminal penalties for minor crimes, as well as handling criminal acts using the conventional justice system or restorative justice in Grandma Minah's case and there was a view of Munir's Interpretation of QS Surat Al-Maidah verses 33 & 34 regarding criminal cases that Allah SWT allows them to turn it around before being arrested. However, if the repentance is sincere because of Allah SWT, not just a trick to avoid punishment, then the punishment is dropped.

Inheritance Of Children Through The Cloning Process The Perspective Of Civil Law

2025-04-30T11:15:09+07:00

Cloning in Positive law in Indonesia has not received a response from the lawmakers, perhaps because it is considered still not feasible in Indonesia. Even though if this embryo cloning process occurs, it can disrupt the existing legal order in Indonesia, such as the Marriage Law, Inheritance Law and others. The research method used is a qualitative research method that produces descriptive data in the form of writing from the observed research object. The type of research in this study is using library research, namely through a method that collects data by understanding and studying theories from various literature related to the object of research. The results show that cloning is a method of procreation without going through the asexual process, so it can be said to have similarities with attempts to conceive outside of natural means. This is the same as stated in Government Regulation No. 61 of 2014 concerning reproductive health contained in Article 40 verse (1) that assisted reproduction or pregnancy outside of natural means can only be carried out in married couples who are bound by a legal marriage and experience infertility to obtain offspring, Then verse (2) explains that it is carried out by using the results of fertilization of sperm and ovum originating from the husband and wife concerned and implanted in the womb of the wife from which the ovum originated. In addition, it is also stated that in carrying out assisted reproduction or pregnancy outside the natural way, it must be carried out in accordance with the development of science and technology.