Pola Pengelolaan BUMDes Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Mikro Masyarakat Perdesaan

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are institutionally growing very fast. However, the roles of BUMDes as an agency of rural economy have not been optimal to provide solutions to the socio-economic problems of rural communities. This is due to the concept of BUMDes management that has not developed patterns to facilitate economic growth and to empower the existing micro-enterprises. Based on the problems, this article offers a sharia-based management concept of BUMDes as a solution to address socio-economic problems through empowering micro-business in rural communities. This article uses qualitative method with secondary data analyzed descriptively. This article concludes BUMDes management prioritizing benefits, partnerships and risk mitigations that accord with the rural context can be non-banked financial inclusion (IKNB) and can spur growth and capability of micro-enterprises in rural communities sustainably. By increasing the capability of micro enterprises, it can be a solution to the socio-economic problems of rural communities.

[Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara kelembagaan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Akan tetapi, hingga saat ini peran BUMDes sebagai badan ekonomi di perdesaan belum optimal dan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat di beberapa desa. Hal ini dikarenakan konsep pengelolaan BUMDes belum mengarah kepada pola-pola yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan melakukan usaha-usaha pemberdayaan usaha mikro masyarakat yang sudah ada. Berdasarkan permasalahan tersebut maka artikel ini menawarkan sebuah konsep pengelolaan BUMDes yang berbasis syariah sebagai solusi mengatasi permasalahan sosial ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro masyarakat perdesaan. Metode penulisan yang dignakan adalah kualitatif dengan data skunder yang dianalisis secara kualitatif-deskiptif. Artikel ini menyimpulkan bahwa pola pengelolaan BUMDes yang berbasis pada pengutamaan kemaslahatan, kemitraan, dan mitigasi risiko yang sesuai dengan konteks pedesaan dapat menjadi inklusi keuangan non bank (IKNB) yang mampu memacu pertumbuhan dan meningkatkan kapabilitas usaha mikro masyarakat perdesaan secara sustainable. Dengan meningkatnya kapabilitas usaha mikro dapat menjadi solusi bagi permasalahan sosial ekonomi masyarakat perdesaan.]