ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGTERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA KANTOR KECAMATAN PAMEKASAN

Mohammad Herman Djaja

doi:10.19105/iqtishadia.v2i1.839

Mohammad Herman Djaja Dosen Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan

https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i1.839

Abstract views: 279 ,

PDF downloads: 227

Keywords: Direct Shopping, Performance Based Budgeting

Abstract

This research illustrates the effectiveness of the use of direct budgetary towards performance-based budgeting at pamekasan subdistrict office, Regency of Pamekasan. Based on the ratio comparation of the budgetary utilization effectiveness at Pamekasan subdistrict Office in 2009 showed that the Program of Office Administrative Services, Program of Facilities and Infrastructure Apparatus Improvement. Program of Apparatus Resource Capacity Improvement, Program Intensify the Society Complaint Handling, Program of Planning New Autonomous Region, Programs of District Administrative Services said effective according to the effectiveness ratio reaching 100%. Then the ratio comparation of the budgetary utilization effectiveness at Pamekasan subdistrict Office in 2010 showed that Program of Office Administrative Services, Program of Facilities and Infrastructure Apparatus Improvement. Program of Apparatus Resource Capacity Improvement, Program Intensify the Society Complaint Handling, Program of Planning New Autonomous Region, Programs of District Administrative Services said effective according to the effectiveness ratio reaching 100%. Next, direct expenditure contribution to expenditure budget total at Pamekasan subdistrict Office in 2009 and in 2010 there are some activities that are necessary to be done the increase , among others, as follows: Program of Facilities and Infrastructure Apparatus Improvement, Program of Apparatus Resource Capacity Improvement, Program Intensifies the Society Complaint Handling, Program of Planning New Autonomous Region, Program of District Administrative Services.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Makalah Standar Analisa Belanja Dikaitkan dengan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja.

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Direktorat Jenderal Anggaran, Reformasi Sistem Penganggaran “konsep Dan Implementasi 2005-2007”, Jakarta, 2006

Draft Revisi Kepmendagri No. 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Elmi, Bachrul, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Penyusunan Penetapan Kinerja, Jakarta 2005;

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik, Jakarta 2005;

Kerja sama antara Setwilda Propinsi Jawa Tengah dengan PAU Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, Executive Summary Standar Analisa Belanja Anggaran Daerah.

Lembaga Administrasi Negara, Keputusan Kepala LAN No 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta.

Pemerintah (SAKIP) Dalam Konstelasi Peraturan Perundangan Manajemen Sektor Publik, Jakarta 2005;

Pemerintah Republik Indonesia Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Pemerintah Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL);

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;

Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Pemerintah Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

Prihantoro, Purwono, Pembangunan Daerah, Renstra dan Akuntabilitas (Pendekatan Public sector Balanced Scorecard), 2001.