Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang

Abstract

Posbakum is a place within the Religious Courts that provides free legal aid services to the poor. But in reality there are certain parties who need more services than Posbakum, for example the wife in fighting for her rights in divorce. Considering that wives in general have low levels of education, economy and access compared to their husbands. This study uses a qualitative approach that is directed at a sociological approach by using interview, observation and documentation data collection techniques. The results showed that the application of legal assistance for wives in divorce cases through Posbakum at the Sampang Religious Court was in accordance with applicable regulations, namely providing consultation and making claims (application for divorce) and providing information about advocate organizations that can provide legal assistance and among these services the dominant one is the making of divorce papers. The obstacles to the role of Posbakum in providing legal assistance to wives in divorce cases include the Posbakum rules which only provide services in the early stages of making a lawsuit (application for divorce), the wife's knowledge is minimal about the role and function of Posbakum, the Posbakum service room which is one with a court waiting room (without any partitions) and the lack of funds allocated by the state through the DIPA of the Sampang Religious Court.

(Posbakum merupakan tempat yang berada di dalam Pengadilan Agama yang memberikan layanan bantuan hukum secara prodeo kepada masyarakat miskin. Namun dalam realita terdapat pihak tertentu yang membutuhkan pelayanan lebih dari Posbakum, misalnya pihak istri dalam memperjuangkan hak-haknya dalam perceraian. Mengingat istri pada umumnya memiliki tingkat pendidikan, ekonomi dan akses yang rendah dibandingkan dengan suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diarahkan pada pendekatan sosiologis dengan menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang telah sesuai dengan aturan  yang berlaku yaitu pemberian konsultasi dan pembuatan gugatan (permohonan cerai gugat) serta pemberian informasi tentang organisasi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum dan diantara layanan tersebut yang dominan adalah pembuatan surat gugat cerai. Adapun kendala atas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian antara lain aturan Posbakum yang hanya memberikan layanan pada tahap awal pembuatan gugatan (permohonan cerai gugat), pengetahuan pihak istri yang minim tentang peran dan fungsi Posbakum, ruang pelayanan Posbakum yang menjadi satu dengan ruang tunggu sidang (tanpa ada sekat) dan minimnya dana yang diperuntukan oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang.)