Implementasi Pengaturan Fasilitasi Pesantren dalam Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren

Abstract

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren merupakan dasar hukum untuk mengembangkan pesantren, salah satu pengembangan pesantren dengan mendirikan koperasi pondok pesantren (Kapontren), sedangkan pendirian kapontren harus mengikuti prosedur pendirian koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya adalah bahwa dengan adanya peraturan pelaksana dari Perda Jatim yaitu peraturan gubernur dapat memberikan kemudahan pendirian dengan cara pendampingan pendirian kapontren sesuai dengan Undang-undang. (Law number 18 of 2019 concerning Pesantren and East Java Regional Regulation No. 3 of 2022 concerning the Facilitation of Pesantren Development is the legal basis for developing Pesantren, one of which is the development of Pesantren by establishing cooperative pesantren (Kapontren), while the establishment of Kapontren must follow the procedures for establishing cooperatives as regulated in the Cooperative Law and Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises. The research method used in this study is the normative juridical method with a statutory approach. The result is that the implementing regulations of the East Java Regional Regulation, namely the government's regulation, it can provide ease of establishment by assisting the establishment of kapontren in accordance with the law)