KEDUDUKAN SURAT KETETAPAN PEMBERHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) (Mengkritisi SKP3 Kasus Mantan Presiden Soeharto)

Umi Supraptiningsih

Abstract


Kejaksaan sebagai pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Untuk terciptanya penegakan hukum dan menjamin wibawa hukum di Indonesia diharapkan dalam mengambil keputusan berupa penetapan sebagaimana yang telah dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan Perkara (SKP3) harus mendasarkan demi kepentingan bangsa dan negara serta ketertiban umum. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka kedudukan SKP3 tersebut masih dapat dilakukan praperadilan.

Keywords


SKP3, penuntut umum, hakim, dan kejaksaan

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2553

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by :

The Islamic Law Researcher Association (APHI) collaboration with Faculty of Sharia IAIN Madura

Office:
Faculty of Sharia IAIN Madura
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia 69371. Phone: (0324) 332551


View My Stats

Lisensi Creative Commons

Al-Ihkam: Jurnal Hukum  dan Pranata Sosial is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License


Indexed by:


Read more indexing


copyright©AL-IHKAM : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial

Flag Counter