Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

  • Slamet Suhartono Fakultas Hukum UNTAG Surabaya
https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i2.1255
Abstract views: 2195 , PDF (Bahasa Indonesia) downloads: 1540

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan/atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Namun, fatwa MUI merupakan sumber hukum materiil. Untuk menjadi hukum positif, maka fatwa MUI harus dipositivisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum materiil, Fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menjadi rujukan wajib. Pasal 26 ayat (3) UU 21/2008 mewajibkan Peraturan Bank Indonesia menuangkan fatwa MUI tentang prinsip syariah, Pasal 25 UU 19/2008 mewajibkan Menteri Keuangan untuk meminta fatwa MUI sebagai dasar penerbitan SBSN,  dan Pasal II angka 1 huruf a UU 1/2011 menjadikan fatwa MUI sebagai dasar atau acuan bagi penyelenggaraan kontrak derivatif syariah. Dengan demikian, fatwa MUI seolah-olah mengikat dalam hal dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Slamet Suhartono, Fakultas Hukum UNTAG Surabaya
Fakultas Hukum UNTAG Surabaya

References

Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas’ud al-Syatibi, alMuwafaqat fi Ushuli al-Ahkam – Juz IV, Dar al-Rasyad al-Haditsah, Beirut.

Azumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan, Cetakan ke I, Rosdakarya, Bandung, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab – Juz XV, Dar Shadir, Beirut.

Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Paramuda Advertising, Jakarta, 2008.

Mahendra Kurniawan, dkk., Pedoman Naskah Akdemik PERDA Partisipatif – Cetakan ke I, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Buku 1), Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, INIS, Jakarta, 1993.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (legal research), Prenada Media, Jakarta, 2005.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Yusuf Qardlawy, al-Fatwa bain al-Indlibath wa al-Tasayyub, Dar al-Qalam, Mesir.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tenang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Published
2018-01-10
Issue
Vol. 12 No. 2 (2017)
Section
Articles

Publishing your paper with Al Ihkam (Jurnal Hukum & Pranata Sosial/Journal of Law & Social Studies) means that the author or authors retain the copyright in the paper. Al Ihkam granted an exclusive non commercial reuse license by the author(s), but the author(s) are able to put the paper onto a website, distribute it to colleagues, give it to students, use it in your thesis etc, so long as the use is not directed at commercial advantage or toward private monetary gain. The author(s) can reuse the figures and tables and other information contained in their paper published by Al Ihkam in future papers or work without having to ask anyone for permission, provided that the figures, tables or other information that is included in the new paper or work properly references the published paper as the source of the figures, tables or other information, and the new paper or work is not direct at private monetary gain or commercial advantage.

Al Ihkam journal (Journal of Law & Social Studies) provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge & be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.

Al Ihkam journal Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). Articles can be read and shared for noncommercial purposes under the following conditions:

  • BY: Attribution must be given to the original source (Attribution)
  • NC: Works may not be used for commercial purposes (Noncommercial)