PERLINDUNGAN PASIEN (Meneropong Perjanjian Pelayanan Medik menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
Abstract views: 108
,
PDF downloads: 146
Abstract
Dalam hubungan antara pasien dan dokter, terdapat hubungan yang bersifat perdata dan pidana yang biasa diawali oleh perjanjian atau kontrak untuk mendapat palayanan medik. Dalam hubungan tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Namun, hingga saat ini belum adanya undang-undang yang memberikan perlindungan atas hak-hak pasien, sehingga masih sering terjadi malpraktik di Indonesia. Karenanya, tulisan ini mengkaji sejauhmana Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak pasien yang juga merupakan konsumen dalam perjanjian medik yang diberikan oleh dokter. Menurut UU tersebut, pelayanan medik bisa dikategorikan sebagai pelayanan jasa, beberapa pasal dalam UU tersebut dapat dijadikan acuan, khususnya yang mengatur masalah hak dan kewajiban para pihak, yakni pasien, yang kedudukannya seperti konsumen jasa, dan dokter, yang kedudukannya seperti produsen dalam hal pelayanan jasa
Downloads
References
Hutapea, Hotman Paris. “Perlindungan terhadap Pasien Korban Malapraktik”, Kompas, 9 Desember 2004
Leene, H.J.J Lamintang, P.A.F. Pelayanan Kesehatan dan Hukum. Jakarta: Bina Cipta, 1991
Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: C.V Triarga Utama,2002
Redaksi, Perlindungan hukum terhadap Pasien sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan: http://www.skripsihukum.com /tesis/98543. html (diakses tanggal 2 Nopember 2007).
Soebekti, R. dan Tjotrosoedibjo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992
Sudaryatmo, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997
Sutrisno, Pertanggungjawaban Dokter dan Pembuktian Khususnya dalam Hukum Perdata (Desertasi, Rijksuniverteit, Leiden, 1989)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Setneg RI, 1999
Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Jakarta: Setneg RI, 1999
Publishing your paper with Al Ihkam (Jurnal Hukum & Pranata Sosial/Journal of Law & Social Studies) means that the author or authors retain the copyright in the paper. Al Ihkam granted an exclusive non commercial reuse license by the author(s), but the author(s) are able to put the paper onto a website, distribute it to colleagues, give it to students, use it in your thesis etc, so long as the use is not directed at commercial advantage or toward private monetary gain. The author(s) can reuse the figures and tables and other information contained in their paper published by Al Ihkam in future papers or work without having to ask anyone for permission, provided that the figures, tables or other information that is included in the new paper or work properly references the published paper as the source of the figures, tables or other information, and the new paper or work is not direct at private monetary gain or commercial advantage.
Al Ihkam journal (Journal of Law & Social Studies) provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge & be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.
Al Ihkam journal Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). Articles can be read and shared for noncommercial purposes under the following conditions:
- BY: Attribution must be given to the original source (Attribution)
- NC: Works may not be used for commercial purposes (Noncommercial)
.png){kind=logo}
