KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN KASUS KDRT DI PENGADILAN AGAMA

Abstract

Keterlibatan kaum perempuan (isteri) dalam penyelesaian
kasus KDRT yang berujung pada pengajuan perceraian di
PA, baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak,
merupakan ikhtiar untuk mendapatkan keadilan dan
kesetaraan. Berdasarkan analisis pada 24 berkas putusan,
diperoleh temuan penelitian bahwa perempuan korban
KDRT yang mengajukan cerai gugat hanya mendapatkan
keadilan memutus mata rantai/siklus kekerasan yang
menimpa dirinya dan anak-anaknya setelah perkawinannya
dinyatakan putus. Mereka tidak mendapatkan keadilan
yang lain, seperti jaminan pemenuhan hak-hak pasca
perceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya. Pada
posisi itulah isteri tidak mendapatkan hak kesetaraannya
karena dia “harus” menanggung pemenuhan hak-hak anak
yang seharusnya bukan menjadi kewajibannya. Sebaliknya
bagi suami (ayah) akan terbebas/membebaskan diri secara
hukum dari kewajiban memenuhi hak-hak isteri dan anak.
Sementara itu, pada putusan cerai talak, justeru perempuan
korban menampakkan keberdayaannya menuntut keadilan
dan kesetaraan bagi dirinya dan anak-anaknya dengan
keberaniannya/keberhasilannya mengajukan gugatan
rekonvensi berupa tuntutan pemenuhan hak-hak pasca
perceraian baik untuk dirinya mapun anak-anaknya.
Dengan demikian putusan penyelesaian kasus KDRT secara
keseluruhan masih belum merefleksikan keadilan dankesetaraan bagi kaum perempuan bekas istri, sehingga
diperlukan perjuangan yang terus-menerus tidak saja oleh
kaum perempuan melainkan oleh semua pihak termasuk
para hakim dan terutama oleh kaum lelaki secara sinergis.